Upaya Memperkuat Desa Merupakan Langkah untuk mempercepat Otonomi Desa

Kepatihan – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub system penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Desa akan menjadi garis depan pemerintahan, jika Desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik.

Demikian Gubernur DIY, Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Drs. Ichsanuri, PLT. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY, di kepatihan pagi ini (13/4) pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

,

Lebih lanjut dikatakan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya Otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan Desa akan menjadi mandiri. Kemandirin itu dipengaruhi beberapa faktor seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan Desa, penguatan kelembagaan Desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat Desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, upaya memperkuat Desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti 100 orang peserta dari instansi terkait di tingkat propinsi, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY, kepala Desa/Lurah, BPD, Sekretaris Desa, LPM Propinsi dan LPMK/LPMD ini menghadirkan Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan Depdagri, Drs. Persadaan Girsang, MSi selaku narasumber. Adapun tujuan sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 73 tentang kelurahan, dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Di bagian lain sambutannya, Gubernur mengatakan, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dengan beberapa substansi yang berubah, maka perubahan tersebut tentunya akan memberi konsekuensi mengenai pengaturan Desa secara mendasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk lebih memantapkan, menguatkan dan mengembangkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa, agar penyebarluasan informasi tentang kedua peraturan tersebut dapat lebih efektif.

Gubernur juga mengingatkan, dengan mendasarkan pada amanat pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa dan Kelurahan, dan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, harus diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya.

Sub Bid. Pemberitaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: