Revisi UU Pemda Dipastikan 2007

M. Ma’ruf menegaskan pemerintah dan DPR telah mengagendakan revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 2007. Penegasan Ma’ruf terkait tekanan para kepala desa dan perangkat desa yang melakukan aksi unjuk rasa selama dua hari terakhir ke Depdagri.

“Kita sudah bicara dengan DPR dan diagendakan akan direvisi pada 2007. Karena sampai saat ini, UU tersebut juga belum genap dua tahun,” ungkap Ma’ruf di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, UU No 32/2004 tidak bisa langsung direvisi tahun ini. Pasalnya, dalam ketentuan perundangan, sebuah UU baru bisa direvisi kalau sudah diimplementasikan selama dua tahun.
UU No 32 tersebut, lanjut dia, memang disahkan pada 2004, namun karena implementasinya mulai 2005, maka revisinya akan dilaksanakan pada 2007 mendatang.,

Seperti diberitakan kemarin, para kepala desa dan perangkat desa (Parade Nusantara)-dalam aksi duahari (18-19/9)-menuntut pemerintahan DPR segera merevisi UU No 32/2004 tersebut. Parade Nusantara juga mendesak
Mendagri agar implementasi PP No 72/2005 tentang Desa dan Kelurahan ditunda. Selain itu, dana untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa segera direalisasikan.

Ma’ruf menandaskan, setiap orang harus mematuhi hukum. “Karena negara ini adalah negara hukum dan setiap undang-undang itu berlaku mengikat terhadap warga negaranya. Sebagai warga negara, mereka (para kades) harus mematuhi undang-undang yang berlaku saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, aksi pada hari kedua kemarin, Parade Nusantara ngotot untuk berdialog langsung dengan Mendagri. Mereka mendesak Menteri Ma’ruf supaya membuat pernyataan tertulis. Koordinator Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan, surat pernyataan tertulis itu penting. “Isinya berupa penegasan menteri kepada pimpinan daerah bahwa implementasi PP No 72/2005 ditunda,” tutur Sudir di sela-sela aksi, kemarin.

Sudir menjelaskan, baik UUNo 32 maupun PPNo 72, sama-sama bermasalahnya karena dinilai diskriminatif. Dia mencontohkan, dalam UU No 32, seorang kepala desa ridak boleh berpolitik. “Sementara, mu- lai kepala daerah (gubernur) , menteri, hingga presiden boleh berpolitik,” tandasnya.

http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=469

Ditulis dalam Peraturan. Tag: , . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: