Prospek di Era SBY

Oleh Teguh Yuwono

TIDAK bisa dipungkiri tahun 2004 dalam perspektif politik merupakan tahun yang fundamental bagi masa depan politik Indonesia. Hal ini didasari oleh realitas politik nasional yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berbagai seleksi politik yang terjadi sebagaimana yang dilakukan melalui pemilihan umum legislatif, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga dua putaran pemilihan presiden yang sangat monumental tersebut.

Analisis yang selama ini sering dikemukakan bahwa rakyat belum siap berdemokrasi langsung, ternyata tidak benar. Hal ini dibuktikan dari komitmen sebagian besar rakyat Indonesia yang ternyata mampu terlibat aktif dalam proses politik penting tersebut. Dengan demikian, kondisi seperti ini sebenarnya merupakan modal dasar awal yang sangat positif bagi kelangsungan kehidupan sosial politik kita pada tahun mendatang.,

Hanya saja, masih sering dijumpai, justru elite-elite politiklah yang belum mampu dan belum siap untuk berdemokrasi secara baik. Hal ini dibuktikan dari banyaknya tarik menarik kepentingan elite sebagaimana yang ditunjukkan oleh lembaga parlemen (DPR) pada beberapa waktu yang lalu, khususnya yang berkaitan dengan pertarungan antara Koalisi Kerakyatan versus Koalisi Kebangsaan.

Rakyat kadang-kadang masih disuguhi dengan ”tontonan” tentang berbagai konflik elite yang berkepanjangan yang hampir terjadi pada semua organisasi-organisasi besar sosial politik di Indonesia. Yang terjadi sepanjang tahun 2004 inilah yang kemudian membawa kepada sebuah pertanyaan besar, sudah siapkah sebenarnya elite-elite politik kita berdemokrasi secara baik dan profesional?

Yang menarik adalah pada akhir tahun 2004 banyak diberitakan berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh wakil rakyat kita pada hampir sebagian besar daerah di Indonesia.

Anggota DPRD hasil Pemilu 1999, seolah-olah menjadi tak berdaya menghadapi berbagai derasnya tuntutan hukum dan gugatan publik atas perilaku politik mereka selama ini. Hal ini tidak lain akibat dari krisis keterwakilan yang ditandai dengan ketidakpercayaan sebagian besar publik kepada para politisi, yang menduduki kursi perwakilan, di samping juga faktor sensitivitas politik terhadap keprihatinan publik (sense of crisis) yang cukup rendah. Lantas, bagaimanakah dengan prospek bidang politik tahun 2005 bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?

Politik Internasional

Dalam konteks politik internasional, Indonesia tahun depan di bawah pemerintahan SBY masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, khususnya berkaitan dengan persoalan terorisme. Kedudukan Indonesia yang sangat strategis dengan mayoritas berpenduduk Islam masih dicurigai secara internasional sebagai salah satu pihak yang selalu berkaitan dengan isu-isu terorisme itu. Bahkan masih sering terjadi kesalahpahaman internal antarsesama anak bangsa yang mengaitkan terorisme ini dengan persoalan agama, suku, golongan atau kelompok tertentu. Pada derajat yang tidak bisa saling berkomunikasi, kondisi seperti ini tidak mudah untuk diatasi.

Pada aspek yang lebih pragmatis lagi, secara internasional persoalan martabat bangsa (nation’s dignity) juga masih menghadapi masalah berat, khususnya berkaitan dengan TKI ataupun TKW kita yang dikirim ke luar negeri. Tidak bisa dipungkiri sebagian besar TKI yangg dikirim ke luar negeri adalah tenaga-tenaga kasar, yang tidak memiliki cukup keterampilan. Akibatnya, mereka terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan risiko, seperti sebagai pembantu rumah tangga dan berbagai sektor domestik lainnya. Bahkan banyak media atau cerita yang menunjukkan bahwa bangsa kita sering diolok-olok sebagai bangsa pembantu, sehingga tidak mengherankan kalau beberapa tahun lalu MUI Pusat mengeluarkan fatwa bahwa pengiriman TKW ke Timur Tengah sebagai sesuatu yang haram hukumnya. Fatwa ini jelas mempertimbangkan faktor martabat dan nasionalisme bangsa kita.

Pada level internasional, persoalan krisis kepercayaan pada negara-bangsa ini juga bukan hal yang mudah bagi pemerintahan SBY. Indonesia dalam beberapa kali evaluasi peringkat dunia, sekarang ini dikategorikan sejajar dengan negara-negara yang agak terbelakang sebagaimana Vietnam, Laos atau negara-negara lain di Afrika. Krisis kepercayaan ini semakin sulit dikendalikan jika janji pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang dijanjikan Presiden SBY hanya menjadi macan kertas saja.

Politik Nasional

Pada konteks politik lokal, maka pusat sorotan dalam politik Indonesia 2005 akan berfokus pada kinerja pemerintah dan wakil rakyatnya. Artinya, dinamika politik ini akan banyak didominasi oleh persaingan-persaingan kekuatan politik, khususnya mereka yang berada dalam lembaga kabinet, DPR, DPD, MPR dan berbagai lembaga politik nasional lainnya. Dinamika politik semacam ini bisa tidak terkontrol kalau tidak diimbangi dengan komitmen-komitmen keseimbangan yang memungkinkan pembentukan kesadaran kerja sama dan kemitraan politik bersama. Ketiadaan kontrol politik nasional yang efektif sangat berpengaruh terhadap gejolak sosial, khususnya berbagai potensi demonstrasi yang mungkin dilakukan oleh elemen LSM maupun mahasiswa.

Janji-janji kampanye Presiden SBY jelas akan menjadi faktor pengingat politik yang pasti bisa menimbullkan berbagai interpretasi. Dalam konteks politik nasional, hal semacam ini bukan persoalan yang mudah karena janji-janji keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, keamanan yang dijanjikan tidaklah segampang membalikkan kedua tangan. Statemen-statemen pejabat publik yang menentukan kehidupan orang banyak akan sangat mudah memprovokasi suasana jika tidak dikendalikan dengan baik. Statemen Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana kenaikan harga BBM sudah direaksi negatif oleh pasar dan berbagai elemen rakyat kecil. Walaupun baru statemen, harga-harga di pasar mulai menaik, di mana hasil akhirnya jelas rakyat kecillah yang paling menderita.

Pembentukan tata pemerintahan yang baik juga merupakan sesuatu yang tidak mudah mewujudkannya, karena Presiden SBY menghadapi persoalan dasar kultur politik yang tidak mudah, apalagi soal KKN yang telah mengakar. Itu berarti diperlukan kebijakan Pemerintahan SBY yang luar biasa untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan standar-standar etika politik, perlunya komitmen dan konsistensi dalam penegakan hukum guna pemberantasan KKN ini.

Politik Lokal

Perkembangan politik bersama Presiden SBY akan sangat dinamis pada tahun 2005 seiring dengan implementasi kebijakan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan seleksi kepemimpinan lokal melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada langsung ini, baik pada level pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Diakui banyak lubang-lubang kelemahan dalam mekanisme pilkada langsung berdasarkan UU 32/2004, tetapi realitas politik lokal dihadapkan pada kenyataan untuk mengimplementasikannya karena telah diresmikan sebagai sebuah kebijakan publik. Sikap-sikap politik yang tidak profesional, sehingga menutup peluang kemunculan pemimpin-pemimpin lokal yang potensial di luar kader partai politik, merupakan salah satu kelemahan dasar yang dianut dalam UU 32/2004. Asas modernisme partai tidak realistik dengan perkembangan yang terjadi karena penguatan masyarakat sipil (civil society) kemudian bisa terhambat dengan mekanisme eksklusif yang bisa dimainkan oleh partai politik pada tingkat lokal. Fenomena semacam ini sudah mulai terjadi di beberapa daerah yang akan segera menjalankan pilkada langsung.

Penataan kembali otonomi daerah berdasarkan pada UU No 32 dan 33 Tahun 2004 juga merupakan poin krusial dalam politik lokal Indonesia. Hal ini khususnya dengan ketersediaan berbagai peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksanaan lainnya yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk penyempurnaan praktik pemerintahan daerah yang lebih baik.

Tahun 2004 bagi pemerintahan SBY adalah tahun penyediaan parameter-parameter kebijakan untuk memperlancar praktik penyelenggaraan otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia. Keterlambatan penyediaan parameter-parameter tersebut (seperti PP, keppres, dan lain-lain) akan sangat mempengaruhi kinerja komprehensif pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke desa atau kelurahan. Ini artinya tantangan politik lokal pemerintahan SBY juga tidak ringan. Menteri Dalam Negeri harus responsif dan bertindak cepat, benar dan profesional untuk memperbaiki keadaan ini.

Yang Terlupakan

Persoalan klasik politik dalam negeri Indonesia dari dulu hingga kini adalah luputnya pemerintahan desa atau kelurahan sebagai entitas penting dalam konstelasi politik kita. Sejak berdirinya negara-bangsa ini, desa tampaknya tidak cukup mendapatkan tempat dalam konteks memperbaiki keadaan sosial, ekonomi dan politiknya. Perhatian dan wacana media justru banyak tertuju kepada pemerintahan daerah, khususnya provinsi dan kabupaten/kota. Padahal sesungguhnya justru pada level pemerintahan desa dan kelurahan lah fokus, lokus dan modus pelayanan publik terjadi.

Mengaca diri hal ini, ada keccenderungan pemerintahan SBY juga tidak jauh berbeda dalam menempatkan desa dalam wacana politik nasional. Ini artinya Presiden SBY mungkin pada 2005 belum bisa lebih banyak berbuat dengan pemerintahan desa karena tanggungan persoalan yang cukup berat pada tingkat nasional dan daerah. Tetapi akankah kondisi ini terus berlanjut, sebagaimana pemerintahan terdahulu?

Presiden SBY sudah semestinya melakukan upaya-upaya baru untuk memberdayakan desa. Salah satunya melaui program-program pengembangan semacam Program Desa Makmur -atau apa pun namanya- sebagaimana dulu yang pernah populer tentang program modernisasi desa. Pembaruan desa semacam ini penting untuk mendukung terhadap upaya-upaya positif pengembangan pemerintahan desa.

Dengan demikian, prospek politik bersama Presiden SBY pada tahun 2005 akan menghadapi berbagai persoalan-persoalan dasar yang menyangkut penyiapan-penyiapan fondasi utama untuk memperbaiki negara-bangsa ini dari tingkat internasional hingga desa atau kelurahan. Tahun 2005 akan menjadi tahun penyediaan perangkat-perangkat politik Presiden SBY untuk mewujudkan janji kesejahteraan rakyat yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan.

Memang tidaklah mudah bagi Presiden SBY, tetapi kepercayaan publik yang masih cukup tinggi kepada Presiden SBY menjadi modal paling besar untuk mengelola negara-bangsa ini. Seberapa lama Presiden SBY mampu mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi itu? Apakah bayang-bayang kenaikan harga BBM dan berbagai kebijakan sosial ekonomi dan politik yang berimplikasi pada penderitaan rakyat banyak tidak akan mempengaruhi public trust tersebut? Kita tunggu realisasinya tahun depan. (29)

Drs Teguh Yuwono, MPol Admin, dosen Ilmu Pemerintahan dan Analis Kebijakan Publik FISIP Undip Semarang; alumnus Flinders University, Australia.


Ditulis dalam Berita. Tag: , . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: