Perdes Yang Partisipatif Dan Berperspektif Perempuan

(Ringkasan materi Pendidikan Pembuatan Perdes yang Partisipatif dan Berperspektif
Perempuan Yang diselenggarakan HAPSARI Perbaungan bekerjasama dengan Tifa Jakarta)

1. Tentang Desa

Lahirnya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang sarat
dengan muatan otonomi daerah dan nuansa pemberdayaan masyarakat, memberikan arah baru dalam mereformasi semua kebijakan, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial
budaya dan hukum. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa produk hukum yang perlu
dicabut, ditinjau dan disempurnakan dengan kondisi yang berkembang, termasuk
didalamnya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa.

Demikian menurut Bpk.Zulkifli,SH (Bagian Pemerintahan Desa, Pemdakab Deli Serdang)
ketika menyampaikan materi sebagai narasumber, dalam Pendidikan Pembuatan Perdes
yang Partisipatif dan Berperspektif Perempuan yang diselenggarakan oleh HAPSARI,
bekerjasama dengan Tifa Jakarta.
,

Lebih lanjut, Bpk.Zulkifli menambahkan bawa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22
Tahun 1999, landasan pemikiran dalam peraturan mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan pembuatan hukum dan pengadaan perjanjian untuk kepentingan Desanya.

2. Pengertian Peraturan Desa

Untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi, serta dalam rangka pelaksanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PelaksanaanUndang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka hal – hal yang berkaitan dengan Peraturan Desa perlu untuk ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan masyarakatnya (laki-laki
dan perempuan) dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Ini yang
dimaksud dengan proses yang partisipatif.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara masyarakat, Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, bentuk Peraturan Desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan, serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di Desa.

3. Kedudukan Peraturan Desa

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Sehingga, dalam membuat atau menerapkan hukum (perundang-undangan) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kalau begitu, bagaimana hirarki (tingkatan) hukum atau perundang-undangan di Indonesia? Menurut Ibu Arimbi Heroepoetri,SH yang juga menjadi narasumber dalam pendidikan ini, hirarki tersebut adalah :

1. UU 1945 (sebagai tingkatan yang paling tinggi)

2. Undang-undang

3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Keputusan Presiden (Kepres)

6. Instruksi Presiden (Inpres)

7. Peraturan Daerah (Perda)

8. Surat Keputusan (SK) Gubernur

9. Surat Keputusan (SK) Bupati

10. Peraturan Desa (Perdes)

11. Surat Keputusan (SK) Kepala Desa

4. Muatan Materi Peraturan Desa

1) Muatan Materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain meliputi :

a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.

b. Menetapkan segala sesuatu yang mengangkut kepentingan masyarakat desa.

c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa.

2) Materi Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di
Desa yang perlu pengaturannya.

3) Semua materi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam UU. No 22 tahun 1999 yang khusus mengatur tentang pemerintahan desa, yang
dipertegas melalui Kepmendagri No. 63 dan 64 Tahun 1999, dinyatakan bahwa, hubungan antara Pemerintahan desa, (pasal 35 ayat 2 Kepmendagri No. 64 Tahun 1999). Bahkan dijelaskan pula bahwa BPD dan Pemerintahan Desa merupakan lembaga Pemerintahan Desa. Ini berarti kedua badan ini disamping memiliki tugas pokok masing-masing, secara bersama kedua lembaga ini memiliki tugas pokok pula :

1. Menetapkan Peraturan Desa (Pasal 105 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 36
ayat 1 huruf b, Pasal 16 ayat 1 huruf g, Pasal 48 ayat1 dan 2 Kepmendagri No. 64
Tahun 1999).

2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 107 ayat 3 UU No.22
Tahun 1999, Pasal 60 Kepmendagri No. 64 Tahun 1999)

3. Memberikan Persetujuan kepada Pemerintahan Desa dalam pengangkatan
Bendaharawan Desa. (Pasal 63 Kepmendagri No. 64 Tahun 1999) Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa untuk menetapkan Perangkat Desa (Pasal 25 Kepmendagri No. 64 Tahun 1999)

4. Memberikan persetujuan kepada Pemerintahan Desa mengenai kerja sama antar
desa yang membebani masyarakat (Pasal 65 ayat 3 Kepmendagri No. 64 Tahun 1999)

5. Menetapkan Pembentukan Kelembagaan lain yang dibutuhkan oleh Pemerintahan
Desa (Pasal 106 UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 45 ayat 2 Kepmendagri No. 64 Tahun
1999).

Desa tidak lagi tunduk kepada Bupati/ Walikota, melainkan kepada Rakyat Desa melalui
Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun, mengingat keberadaan Pemerintahan Desa, sebagai bagian dari unit pemerintahan yang berada dalam wilayah negara kesatuan RI, maka bagaimana antara pemerintahan desa dengan pemerintahan supra desa masih terdapat hubungan, walaupun bersifat koordinatif maupun administrasi belaka.

5. Peraturan Desa dan Kepentingan Perempuan

Dari beberapa kali pelaksanaan Pendidikan Pembuatan Perdes Yang partisipatif dan
Berperspektif Perempuan yang diselenggarakan oleh HAPSARI Perbaungan, para peserta pendidikan secara bersama merumuskan, apa yang dimaksud dengan perspektif perempuan dalam pembuatan Peraturan Desa, yaitu :

1. Peraturan Desa (keputusan) yang memihak pada kepentingan perempuan

2. Laki-laki yang membuatnya peduli pada persoalan-persoalan perempuan di desa

3. Aturan-aturan yang mengerti tentang kepentingan perempuan di desa

4. Melibatkan kaum perempuan dalam proses pembuatannya

Jadi, belum partisipatif namanya, kalau pembuatan Peraturan Desa tidak mengajak
serta kaum perempuan di desa untuk ikut serta dalam pembahasannya. Dan, belum
berperspektif perempuan, kalau Peraturan Desa yang dibuat tidak memihak pada
kepentingan perempuan, tidak mengerti kepentingan perempuan dan laki-laki yang
membuatnya tidak perduli pada persoalan perempuan.***

(Dirangkum oleh tim SUARA hapsari)

Satu Tanggapan to “Perdes Yang Partisipatif Dan Berperspektif Perempuan”

  1. Mahlil Akhena Says:

    Assalamualaikum Wr.Wb.
    Puji kepada Allah SWT dan Selawat dan Salam Kepada Rasulullah serta Al dan Sahabatnya. Amin…

    Akhi, lewata tulisan ini Ana. minta tolong untuk dikiremkan contoh dokumen RPJMDes,RAPBDes, RKPDes.

    Atas kerjanya ana Ucapkan trimakasih.
    Hormat saya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: