LOD DIY dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca-Gempa Yogyakarta

 

Lembaga Ombudsman Daerah dalam umurnya yang dua tahun ini telah berupaya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Gempa yang melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Propinsi DIY), tanggal 27 Mei 2006 merupakan tantangan yang dihadapi tepat pada saat-saat berdirinya lembaga ini. Gempa tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat Yogyakarta. A. Peran Ombudsman Dalam Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca-gempa.,
Berbagai bantuan segera mengalir, baik dari dalam atau pun luar negeri, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Bantuan ini tidak hanya bantuan untuk korban gempa selama dalam pengungsian tetapi juga untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa, mengingat banyaknya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan rusaknya fasilitas umum. Respon atas banyaknya bantuan yang mengalir dan target masyarakat yang memerlukan bantuan menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Peran pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan penghidupan warganya mengharuskan bantuan ini harus disalurkan dengan secara efektif, tepat sasaran, dan merata ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Strategi pemerintah propinsi D.I Yogyakarta dalam rehab-rekon ini berbasis pada komunitas dengan mengembangkan instrument pengorganisasian masyarakat (community organizing) dan partisipatif masyarakat (partisipatory development). Logika yang dibangun adalah mengunakan energi rehab-rekon ini sebagai sarana untuk membangun komunitas dan sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terjemahan material dari program partisipatif ini adalah pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS). Lembaga yang dibentuk berbasis asistensi dari pemerintah desa ini memiliki tugas pokok untuk menyusun usulan prioritas implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan didampingi oleh fasilitator. POKMAS menjadi instrument penyediaan informasi awal untuk level kerusakan rumah, dan ruang bagi mekanisme partisipasi aktif masyarakat untuk rehab-rekon. Signifikansi lembaga ini terletak dalam kapasitasnya sebagai ujung tombak rehab-rekon.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sembari mempertimbangkan mekanisme partisipasi yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam lini pengambilan keputusan. Dalam konteks inilah LOD menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi dan membangun jembatan komunikasi dari kemungkinan adanya stagnasi dalam implementasinya. Lebih jauh lagi, adalah LOD memantau dan mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diimplementasikan di lapangan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu menjangkau lapisan masyarakat yang rentan (vurnerability).
Fungsi monitoring dan evaluasi (monev) sendiri adalah sebuah fungsi yang sangat vital bagi sebuah kebijakan. Dari perspektif teknokratis-administratif, fungsi ini berperan memantau bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan. Monitoring berguna untuk melihat apakah kebijakan itu dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan mendeteksi sejak dini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi berguna untuk menilai apakah sebuah kebijakan yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum, apakah suatu kebijakan memunculkan dampak yang diinginkan atau tidak. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan itu efektif, sehingga layak untuk dilanjutkan, atau tidak.
Tetapi, fungsi monev yang dijalankan oleh LOD Yogyakarta lebih dari sekedar instrumen teknokratis-birokratis yang bersifat melihat ke dalam ( inward-looking ) seperti itu. LOD Yogyakarta ternyata juga menjalanan fungsi advokasi bagi masyarakat yang mengetahui dan mengalami adanya penyimpangan dalam proses pemberian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa di Yogyakarta. Advokasi diartikan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan mekanisme komunikasi yang efektif untuk mengkonfirmasi implementasi kebijakan yang belum mampu mengcover seluruh lapisan sosial yang berhak atas bantuan yang disalurkan. LOD Yogyakarta melakukan ini dalam kerangka pemberdayaan masyarakat untuk mau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. LOD Yogyakarta menjadi saluran altenatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait dengan keputusan, kinerja, dan dampak dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (baca ; birokrasi ). Pemerintah akan bekerja secara maksimal dan tepat sasaran jika hadir dalam masyarakat yang melek politik dan melek akan hak-hak dasarnya sebagai warganegara. Atas dasar pemenuhan hak dasar itulah, kehadiran pemerintah menjadi legal dan legitimate.
Fokus dari tulisan ini akan memaparkan instrument monitoring dan evaluasi yang dilakukan LOD dengan melihat pada sisi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tiga level ini merupakan indikator pokok dalam memotret derajat legitimasi kebijakan secara luas, kebijakan berbasis pemenuhan hak warganegara. Artinya luas, tidak hanya melihat indikator ini dalam logika birokrasi yang memosisikan indikator-indikator tersebut sudah ada secara prosedural dan sekedar ditujukan sebagai justifikasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran belanja publik (in-ward looking), akan tatapi juga melihat bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi adalah arena hak warganegara. Terpenuhinya hak warganegara menjadi indikator utama bahwa kinerja kebijakan pemerintah secara otomatis akan efektif dan efisien. Oleh karena itu, membaca dampak kebijakan rehab-rekon dalam kaca mata masyarakat korban gempa menjadi penting, karena dampak yang muncul merupakan ekpresi dari belum terakomodasinya hak warganegara dalam kebijakan pemerintah. Dengan melihat itu, akan muncul pada level mana kebijakan pemerintah lemah dalam konsep dan implementasinya dan bagaimana memperbaikinya. Walaupun demikian, Paparan ini tidak berpretensi untuk problem solving akan tetapi berupaya untuk memaparkan kasus penyimpangan yang terjadi dilapangan sebagai narasi masalah (problem possing analysis). Dengan demikian peta masalah menjadi titik pijak awal untuk masuk dalam problem solving yang akan dibahas dalam rubrik solusi.

B. Instrumen dan Metode yang Digunakan LOD Untuk Memantau dan Mengevaluasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Propinsi DIY.
B.1. Instrument
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, indikator utama yang digunakan oleh LOD-DIY adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi dan akuntabilitas untuk membaca sejauh mana bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ketepatan tersebut dimungkinkan jika adanya mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas, tegas dan mudah terakses. Skema transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya adalah arena hak warganegara. Oleh karena itu, keterbukaan dan pertanggungjawaban menjadi pilar kebijakan rehab-rekon memiliki derajat legitimasi dan legalitas yang tinggi. Disamping itu, transparansi dan akuntabilitas mensaratkan pelibatan masyarakat (partisipasi) sebagai aspek akselerator dari tercapainya tujuan rehab-rekon. Representasi atas transparansi dan akuntabilitas ini dalam skema monev LOD, adalah memastikan pendataan koran yang merujuk pada katagorisasi tingkat kerusakan rumah (berat, sedang, ringan) dan mekanisme distribusi bantuan. Tingkat validitas pendataan korban adalah kondisi korban yang bersesuaian dengan realita derajat kerusakan rumah korban. Sedang mekanisme distribusi bantuan melihat pada sejauh mana pemberian bantuan melalui POKMAS bersesuaian dengan prosedure yang telah ditetapkan. Pendataan dan mekanisme distribusi bantuan yang terbuka dan bertanggung-jawab digunakan untuk mengukur level dan bentuk penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan hadir manakala bantuan rehab-rekon sebagai hak masyarakat diabaikan atau dikurangi porsinya dalam implementasi kebijakan. Semisal, adanya kasus pemotongan bantuan diluar prosedur atau data rumah rusak berat, sedang dan ringan yang sudah di verifikasi tidak mencerminkan kondisi yang real korban gempa.
Sedangkan partisipasi merupakan indikator untuk membaca sejauh mana sebuah kebijakan memberikan ruang bagi keterlibatan publik tidak hanya pada level dukungan dalam implementasi kebijakan (organizing) akan tetapi juga meliputi mekanisme formulasi perencanaan (planning and forecasting) dan monitoring dan evaluasi (controlling). Esensi dasar dari pelibatan publik adalah hak warga negara untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan tidak keluar dari kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri. Keterlibatan ini menjadi indikator bahwa tingkat mobilisasi dan pengorganisasian akan berjalan sinergi dengan tujuan rehab-rekon sendiri yang mengedepankan aspek ” kearifan lokal dan komunitas ”. Indikator utama partisipasi meliputi, pertama, sejauh mana masyarakat korban gempa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dalam program rehab-rekon, baik pada di level pemerintah maupun level kelompok masyarakat (melalui pokmas). Kedua, sejauh mana masyarakat diikustsertakan dalam proses implementasi program distribusi bantuan rehab-rekon. Ketiga, sejauh mana masyarakat diikutsertakan sebagai bagian dari proses monitoring evaluasi (monev) program ini. Sejauh mana Proses monev memberikan ruang bagi penyesuaian (Adjustment ) kebijakan ditengah berjalannya implementasi dimungkinkan, untuk meredusi penyimpangan yang berlanjut. Proses ini ditilik dengan merujuk pada seberapa besar akses masyarakat untuk mengajukan keluhan jika ternyata dalam proses pemberian bantuan terjadi penyimpangan.
B.2. Metode
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LOD-DIY menggunakan metode survey langsung serta menganalisa data tertulis tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa. Survey lapangan dilakukan melalui penyebaran angket yang harus diisi oleh pengurus Pokmas dan anggota Pokmas. Metode ini dipilih, selain untuk melihat kompatibilitas antara data tertulis dengan fakta yang ada dilapangan, juga untuk menjaring aspirasi yang ada di masyarakat tentang program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa.
Proses ini dilakukan di beberapa daerah yang terkena dampak gempa di yogyakarta. Preferensi pemilihan daerah didasarkan pada jumlah kuantitas korban dan tingkat kerusakan fisik yang terjadi. Dari pemetaan satuan korban dan tingkat kerusakan maka diambil sampling 1744 anggota Pokmas dari 13 Desa di Kabupaten Bantul. Sebaran desa tersebut juga merepresentasikan 11 Kecamatan di kabupaten Bantul.
Analisa atas hasil survey dibangun dengan perangkat tiga indikator pokok yaitu, tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi seperti yang dijelaskan diatas.
B.3. Hasil
Dari pembacaan indikator ditemukan dua pijakan fundamental untuk membaca tipology persoalan. Pertama, analisa proses dan mekanisme pendataan korban. Pijakan kedua adalah analisa pemotongan yang dilakukan oleh pokmas kepada masing-masing anggota Pokmas. Hasil dari faktor fundamental itu ditujukan untuk melihat seberapa besar indikasi penyimpangan yang terjadi dalam implementasi rehab/rekon di Propinsi DIY.
Pertama, analisa tentang proses dan mekanisme pendataan. Proses dan mekanisme pendataan yang keliru berakibat pada level validitas data yang tidak akurat. Implikasinya adalah dimungkinkannya terabainya hak warga untuk menerima bantuan. Dari analisa tentang proses dan mekanisme pendataan memunculkan peta persoalan bahwa penyimpangan dimungkinkan terjadi dalam ketidakseragaman penilaian status kerusakan bangunan (katagori status kerusakan rumah). Rujukan sumber data untuk untuk menganalisa status kerusakan dimulai dengan membaca status kerusakan rumah dikaitkan dengan nama dan jumlah ruangan yang masih berdiri dan penyimpangan mekanisme verifikasi data. Sedangkan, temuan lain menunjukkan penyimpangan dimungkinkan terjadi pada level mekanisme verifikasi data ( prosedure verifikasi). Rujukan sumber data diperoleh dengan mengkonfirmasikan tahapan-tahapan verifikasi data yang dilakukan oleh masing-masing POKMAS, mengingat keanggotaan POKMAS yang berubah seiring penerapan kebijakan baru pemerintah.
Kedua, analisa tentang jenis dan bentuk pemotongan biaya. Pola pemotongan biaya banyak terjadi di level POKMAS. Mengapa itu terjadi? POKMAS sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan tahap rehab-rekon dibentuk sebagai pendelegasian kewenangan dan pelibatan masyarakat dalam tahap rehab-rekon. Sayangnya, pendelegasian ini tidak di barengi dengan back-up finansial dari pemerintah. Kekosongan anggaran ini kemudian di cari dengan memotong biaya yang seharusnya utuh turun untuk setiap individu korban gempa. Kemudian, hal ini berimplikasi pada pola transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan bantuan akan sulit dipertanggungjawabkan ke publik secara luas. Tentu saja, publik / warganegara Indonesia yang terwakili dalam APBN/APBD.
B.3.1. Hasil analisa tentang proses dan mekanisme pendataan: monitoring dan evaluasi katagori status kerusakan bangunan ?
Status kerusakan bangunan merupakan data kunci bahwa masyarakat korban gempa yang seperti apa yang akan dibantu dalam tahap rehab-rekon. Status kerusakan ini dibagi dalam kerusakan ringan, sedang dan berat. Kualitas kerusakan ini berdasar pada kebijakan pemerintah. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, status kerusakan ini di cek ulang berdasarkan pada penilikan lapangan, pembacaan bangunan yang masih berdiri dan proportionalitas kerusakan.
Temuan dalam analisis ini, merujuk pada penentuan kategori status kerusakan bangunan, dihasilkan beberapa hal (1) kesalahan dalam memasukan data korban (improportionality). Imporpotionality ini dibaca dalam kesalah memasukan prosentase atas jumlah anggota pokmas dengan level kerusakan yang diderita. (2) adanya temuan baru katagori rusak berat yang tidak terakomodasi dalam POKMAS. (3) adanya manipulasi data level kerusakan yang dikonfirmasikan dengan data bangunan yang masih berdiri. Hal ini dibaca dari prosentase manipulasi pendataan atas status kerusakan rumah dilihat dari jumlah ruangan yang masih berdiri. Disamping itu, penyimpangan dibaca dalam katagori mekanisme verifikasi data. Dari pola ini memberikan signal bahwa perubahan komposisi anggota POKMAS berkorelasi positif dengan jumlah data bangunan yang harus di rehab-rekon. Bantuan rehab-rekon turun berdasar pada verifikasi data yang dilakukan oleh tim verifikasi ( ajuan POKMAS ). Akan tetapi di lapangan, prosedure verifikasi tidak berjalan dan berimplikasi pada gagalnya respon bantuan.
Temuan di Lapangan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LOD-DIY dalam proses dan mekanisme pendataan anggota pokmas, mendapatan berbagai temuan yang menarik. Dari 1794 anggota pokmas yang dipantau, tersebar di 13 desa dan 11 kecamatan ditemukan kecenderungan bahwa diindikasikan prosentase manipulasi data rata-rata sebanyak 13 % atau sebanyak 220 anggota pokmas yang diindikasikan tidak berhak masuk menjadi anggota Pokmas dengan kategori rusak berat/roboh. Berikut adalah hasil pemantauan di 13 desa terkait dengan status kerusakan dikorelasikan dengan ruangan yang masih berdiri.

Berbagai indikasi penyimpangan pendataan terutama bagi anggota pokmas yang berstatus rusak berat, tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pendataan yang dilakukan oleh tim verifikasi data di lapangan. Berikut adalah hasil mekanisme pendataan di masing-masing kelurahan yang dipantau LOD-DIY:

Dari mekanisme pendataan calon anggota pokmas menjadi anggota pokmas, terlihat bahwa proses verifikasi data menghasilkan tiga kecenderungan:
1. Semakin memperkecil jumlah calon anggota pokmas yang terseleksi menjadi anggota pokmas. Kecenderungan ini ditemukan di 7 kelurahan: bangunharjo, bantul, mulyodadi, potorono, pleret, kebonagung dan wijirejo. 5 kelurahan (bantul, mulyodadi, potorono, pleret, wijirejo) dari 7 kelurahan yang memiliki kecenderungan tersebut menempuh mekanisme verifikasi ulang dalam pendataan calon anggota pokmas. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa verifikasi ulang pendataan calon anggota pokmas memiliki kontribusi positif dalam memperketat jumlah anggota pokmas yang terseleksi.
2. Semakin memperbesar jumlah calon anggota pokmas yang terseleksi menjadi anggota pokmas. Kecenderungan ini ditemukan di kelurahan caturharjo, dimana jumlah calon anggota pokmas yang diseleksi lebih kecil (185 calon anggota pokmas) dari jumlah anggota pokmas (197 anggota pokmas)
3. Menghasilkan jumlah yang sama antara calon anggota pokmas yang diseleksi dan anggota pokmas. Kecenderungan ini ditemukan di 5 kelurahan: pandeyan, wirokerten, patalan, srihardono, sumberagung. 4 (pandeyan, patalan, srihardono, sumberagung) dari 5 kelurahan yang memiliki kecenderungan tersebut menempuh mekanisme pendataan hanya sampai pada verifikasi data oleh tim verifikasi bahkan ada yang hanya mengandalkan data hasil pembagian jatah hidup. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa ketiadaan proses verifikasi ulang pendataan calon anggota pokmas memiliki kontribusi positip pada tertutupnya kemungkinan koreksi atas kesalahan pendataan.
B.3.2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Jenis dan Besaran Potongan dana Rehab-Rekon
Dalam proses pemantauan terhadap jenis dan besaran potongan dana Rehab-Rekon ditemukan bahwa fenomena pemotongan terjadi di level POKMAS. Inisiasi untuk melakukan potongan disebabkan tidak adanya dana operasional yang disiapkan pemerintah untuk pengelola POKMAS berikut dengan potongan-potongan administrasi yang membebaninya. Potongan ini kemudian diambilkan dari warga masyarakat korban gempa atas dasar ” kearifan lokal”. Fenomena ini terjadi di 19 Kelurahan yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Bantul.

Temuan yang menarik dari pemantauan pemotongan dana rehab/rekons adalah Pokmas sebagai kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mengelola dana rehab/rekons berbasis masyarakat telah melakukan pemotongan diluar administrasi bank yang seharusnya dibayar Rp. 10.000/pokmas. Potongan dalam pemantauan ini dimaknai sebagai potongan yang dibebankan pada tiap-tiap anggota pokmas
Jenis potongan diluar administrasi bank yang dipantau LOD-DIY ini berbasis pada potongan yang dibebankan pada tiap-tiap anggota pokmas.
Ada 6 jenis potongan yang berhasil ditemukan. Yaitu: potongan untuk administrasi bank, pemotongan untuk non-anggota pokmas, potongan untuk operasional pokmas, pemotongan untuk IMBB, potongan untuk buku kas/tabungan pokmas, dan potongan untuk administrasi anggota pokmas.
Grafik Jenis Potongan Pokmas
Tabel : Jenis Potongan Pokmas
Pertama, Administrasi Bank. Potongan minimal untuk administrasi bank sebesar kurang dari 10.000/anggota pokmas, dan paling besar diatas 50.000/anggota pokmas. Dari 60 pokmas yang melakukan pemotongan administrasi bank, 12 pokmas melakukan pemotongan di bawah Rp. 10.000/ anggota, 6 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 10.000/anggota sampai Rp. 20.000, 15 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 20.000/ anggota sampai dengan Rp. 30.000, 1 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 40.000/anggota sampai Rp. 50.000/ anggota, dan 5 pokmas malakukan pemotongan diats Rp. 50.000/anggota pokmas. Selebihnya dari 60 pokmas, ada 22 pokmas yang tidak menyebutkan besaran potongan. Berikut adalah diagram besaran potongan administrasi bank:

Grafik Besaran Potongan Administrasi Bank

Lebih rinci lagi, melalui diagram tersebut bisa terbaca bahwa sebaran pokmas yang melakukan potongan dengan masing-masing besaran adalah sebagai berikut:
1. Besaran potongan dibawah Rp. 10.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan potorono (1 pokmas), sidomulyo (8 pokmas), dan sumberagung (3 pokmas).
2. Besaran potongan di kisaran Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan potorono (2 pokmas), patalan (1 pokmas), sidomulyo (1 pokmas, dan sumberagung (2 pokmas).
3. Besaran potongan di kisaran Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Sumbermulyo (4 pokmas), dan Sidomulyo (11 Pokmas).
4. Besaran potongan di kisaran Rp. 40.000 sampai dengan 50.000/anggota pokmas ditemukan di pokmas kelurahan potorono (1 pokmas)
5. Besaran potongan n lebih dari Rp.50.000 ditemukan di pokmas kelurahan Sumbermulyo (4 pokmas), dan sumberagung (1 pokmas).
6. Potongan yang tidak disebutkan besarannya di temukan di pokmas kelurahan Wirokerten (7 pokmas), dan di kelurahan Wonokromo (15 pokmas)
Kedua, Potongan untuk non-anggota pokmas. Artinya, potongan yang dilakukan diperuntukkan bagi mereka yang tidak masuk menjadi anggota pokmas. Pemotongan ini ditemukan di salah satu Pokmas yang dipantau di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Bantul dengan besaran potongan di kisaran Rp. 300.000 s/d Rp. 600.000/anggota pokmas dan Sumberagung dengan besaran potongan diatas Rp. 600.000/anggota pokmas.
Ketiga, Potongan untuk operasional pokmas. Potongan minimal kurang dari Rp. 200.000/anggota pokmas., dan maksimal potongan berada di kisaran Rp.400.000 s/d Rp. 600.000/anggota pokmas. Dari 59 Pokmas yang melakukan pemotongan, 31 pokmas melakukan potongan dibawah Rp. 200.000/anggota pokmas, 25 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 200.001 s/d 400.000/anggota pokmas, dan 3 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 600.001 s/d Rp. 800.000. Berikut adalah grafik besaran potongan untuk operasional pokmas:

Grafik: Besaran Potongan untuk operasional Pokmas

Dari diagram tersebut dapat pula diidentifikasi sebaran pokmas yang melakukan potongan dengan masing-masing besaran:
1. Besaran potongan dibawah Rp. 200.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan potorono (7 pokmas), Patalan (1 pokmas), Srihardono (5 pokmas), Sumbermulyo (11 pokmas), dan sidomulyo (7 pokmas)
2. Besaran potongan di kisaran Rp. 200.000 s/d 400.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Bangunharjo (1 pokmas), Wirokerten (8 pokmas), Srihardono (1 pokmas), dan wonokromo (15 pokmas)
3. Besaran potongan di kisaran Rp. 400.000 s/d 600.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Bangunharjo (1 pokmas), Bantul (1 pokmas), dan Sumberagung (1 pokmas)

Keempat, buku kas/tabungan pokmas. Potongan minimal kurang dari Rp. 10.000/anggota pokmas., dan maksimal potongan lebih dari Rp. 50.000/anggota pokmas. Dari 68 Pokmas yang melakukan pemotongan, 32 pokmas melakukan potongan dibawah Rp. 500.000/anggota pokmas,4 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp.1000.000 s/d Rp. 1500.000/anggota pokmas, 4 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp. 1500.000 s/d Rp. 2000.000 anggota pokmas, dan 28 pokmas melakukan potongan lebih dari Rp. 2000.000/anggota pokmas.

Grafik Besaran Potongan untuk Buku Kas/Tabungan Pokmas

Sebaran pokmas yang melakukan potongan dengan masing-masing besaran adalah sebagai berikut:
1. Besaran potongan dibawah Rp. 500.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Bangunharjo (1 pokmas), Mulyodadi (4 pokmas), Patalan (2 pokmas), Sumbermulyo (7 pokmas), dan sidomulyo (3 pokmas)
2. Besaran potongan di kisaran Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1500.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Bangunharjo (2 pokmas), dan di Kebonagung (2 pokmas)
3. Besaran potongan di kisaran Rp. 1.500.000 s/d 2000.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Bantul (1 pokmas), Mulyodadi (1 pokmas), dan Patalan (2 pokmas)
4. Besaran potongan lebih dari Rp. 2000.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Potorono (14 pokmas), Patalan (13 pokmas), dan Kebonagung (1 pokmas)

Kelima, Pemotongan dana rekonstruksi untuk buku anggota. Potongan minimal kurang dari Rp. 10.000/anggota pokmas., dan maksimal potongan lebih dari Rp. 50.000/anggota pokmas. Dari 13 Pokmas yang melakukan pemotongan, 8 pokmas melakukan potongan dibawah Rp. 10.000/anggota pokmas, 1 pokmas melakukan pemotongan di kisaran Rp.10.000 s/d Rp. 20.000/anggota pokmas, dan 4 pokmas melakukan pemotongan di Rp. 50.000/anggota pokmas.
Sebaran pokmas yang melakukan potongan dengan masing-masing besaran adalah sebagai berikut:
1. Besaran potongan dibawah Rp. 10.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Sumbermulyo (8 pokmas)
2. Besaran potongan di kisaran Rp. 10.001 s/d Rp. 20.000/anggota ditemukan di pokmas kelurahan Sidomulyo (1 pokmas)
3. Besaran potongan lebih dari Rp. 50.000/anggota pokmas ditemukan di pokmas kelurahan Sumberagung (4 pokmas)

Keenam, Pemotongan dana rekonstruksi untuk administrasi anggota Pokmas. Adalah potongan yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota pokmas ketika masuk menjadi anggota pokmas. Besaran potongan untuk administrasi pokmas rata-rata kurang dari Rp. 10.000/anggota pokmas, dengan sebaran di pokmas kelurahan Bangunharjo (2 pokmas), Potorono (1 pokmas), Wirokerten (8 pokmas), dan Sidomulyo (1 pokmas)

B.3.3. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi : mekanisme komplain (Compaint)dan penyesuaian(adjustment) implementasi kebijakan dan Respon Birokrasi
Dalam pendekatan rehab-rekon, pemerintah yogyakarta mendasarkan efektifitas dan efisiensi kenerja kebijakan melalui pendekatan Partisipatif. Pola partisipatif tidak sekedar partisipatif pasif yang diartikan secara umum sebagai kapasitas untuk mobilisasi tenaga untuk memastikan prosedur kebijakan terimplementasikan, melainkan lebih substanstif, yakni melibatkan secara aktif masyarakat untuk memastikan bantuan sampai sasaran. Cara yang dimungkinkan adalah membuka diberlakukannya mekanisme komplain dan penyesuaian terhadap kebijakan yang salah sasaran. Upaya ini secara terbuka digalang oleh LOD untuk menjembati jarak partispasi aktif masyarakat dan kinerja birokrasi. Secara linier masyarakat secara aktif dapat dikatakan telah melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan.
Temuan lapangan dan analisis permasalahan (mekanisme pamantauan oleh LOD) yang ada menunjukkan bahwa telah ada indikasi penyimpangan dalam implementasi program rehab/rekons. Identifikasi ini muncul dari pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada LOD-DIY. Sampai dengan bulan Maret 2007, tercatat bahwa LOD-DIY telah menerima pengaduan sebanyak 40 pengaduan yang tersebar di 4 kabupaten/Kota Se-Propinsi DIY. Kecenderungan pengaduan tersebut lebih mengarah pada komplain terhadap pendataan korban gempa bumi dan proses pemotongan dana rehab/rekons.
Berikut adalah beberapa contoh kasus rehab/rekons yang diaduan masyarakat kepada LOD-DIY:
Tanggal Pelaporan Wilayah Asal Pelapor Kasus yang Dilaporkan Pendapat Hukum LOD-DIY Instansi Yang dilaporkan
8 Nov. 2006 Pleret, Bantul Adanya kejanggalan dalam pendataan berupa adanya 4 warga dalam satu RT yang mendapatkan an tersebut bantuan masing-masing 2 KK. Selain itu, dalam proses pendataan ulang tim verifikasi data dari pihak Kabupaten Bantul tidak menemui pelapor, sehingga informasi yang diperoleh hanya berdasar dari sumber dan petunjuk pihak Dusun Kedungrejo. Dan tidak semua yang dilaporkan diverifikasi ulang, karena semuanya diarahkan atas informasi Dusun Kedungrejo. Kejanggalan tersebut sudah dilaporkan ke Pemkab Bantul, namun belum mendapatkan respon Berdasarkan Surat Edaran Nomor 413.2/3772 tertanggal 9 September 2006, perihal: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa di Kabupaten Bantul point 4e menyatakan bahwa bagi rumah yang roboh/rusak berat yang ditempati lebih dari satu KK, hanya menerima satu paket bantuan.
Tim Verifiasi Kabupaten Bantul
5 Okt. 2006 Sewon, Bantul Pada awalnya, rumah milik pelapor oleh tim verifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi di Kecamatan Sewon dimasukan ke dalam rumah-rumah yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagai anggota POKMAS. Bahkan, pelapor telah diangkat sebagai sekretaris POKMAS di wilayah tersebut. Namun, tanpa keterangan yang jelas dari tim verifikasi dirubah statusnya menjadi rumah yang tidak memenuhi kriteria sebagai anggota POKMAS. atas ketiadaan keterangan yang jelas, pelapor mengadu ke pihak kecamatan dengan permohonan dilakukan verifikasi ulang oleh tim dari Kabupaten.
Dalam aturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa di bantul point 4c menyatakan bahwa untuk data tercetak (print-out) yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menghendaki adanya perubahan agar segera dilaporkan berjenjang secara tertulis dan harus ditandatangani camat yang bersangkutan dengan tanda khusus.
Tim verifikasi Kabupaten Bantul
5 Okt 2006 Mantrijeron, Kota Yogyakarta pelapor menyampaikan adanya proses pencairan dana rekontruksi yang tidak tepat sasaran karena yang lebih berhak malah tidak mendapatkan . bahwa Permohonan tersebut didasarkan adanya pihak yang dianggap tidak berhak mendapatkan dana rekonstruksi pasca gempa, masuk menjadi anggota POKMAS. Sedangkan yang dianggap berhak, tidak bisa menjadi anggota POKMAS. Atas kasus tersebut, pelapor telah berupaya melakukan pengaduan ke pihak kelurahan Kepala Kantor Kecamatan Mantrijeron. Dan Kepala Kelurahan Gedongkiwo.

5 Juli 2006 Gedongtengen, Kota Yogyakarta pendataan yang dianggap kurang bagi korban gempa, karena ada beberapa yang tidak parah mendapatkan jatah hidup, sedangkan yang parah tidak mendapatkan.

Kecamatan Gedongtengen
13 Juli 2006 Berbah, Sleman Pelapor adalah korban bencana alam gempa tektonik 27 Mei 2006, dimana rumah kakek pelapor yang diwariskan kepada Paman Pelapor, kemudian dibeli oleh Pelapor seharga Rp. 4.250.000,- ikut roboh. Bangunan tersebut, oleh pihak Pedukuhan tidak diajukan dalam perolehan kompensasi kerusakan bangunan dengan alasan bangunan tersebut bergandengan dengan rumah disebelahnya. Berdasar keterangan dari Ketua RT, rumah tersebut sudah diajukan dalam perolehan kompensasi kerusakan bangunan, namun ditolak oleh Pedu,uhan dan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Padahal ada 3 orang tetangga pelapor yang diajukan 2 KK oleh pihak kelurahan setempat. Kelurahan
7 Feb 2007 Sanden, Bantul Para pelapor melaporkan Kepala Dukuh, di kecamatan Sanden, Bantul atas dugaan penyalahgunaan bantuan living cost bagi korban gemba di Kabupaten Bantul.Para Pelapor menyampaikan bahwa pada saat pembagian bantuan living cost bagi korban gempa beberapa waktu yang lalu telah terjadi pemotongan bantuan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing penerima. Dan mempertanyakan keberadaan bantuan bagi 45 orang warga di Pedukuhan tersebut yang tidak berada di tempat pada saat pembagian dana bantuan tersebut. Pelapor telah mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak kelurahan Gadingsari dan Kecamatan Sanden namun para pelapor tidak menerima jawaban yang memuaskan dan transparan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Kepala Pedukuhan
6 Des 2006 Lendah, Kulonprogo Pelapor bersama dengan 15 orang warga di wilayah tersebut di atas, merupakan korban gempa dengan kriteria rumah rusak berat dan telah didata oleh tim verifikasi Kabupaten Kulon Progo pada saat awal pendataan. Data tersebut telah diubah dengan dugaan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh sekelompok orang yang juga merupakan warga di wilayah tersebut di atas. Sekelompok orang tersebut sebenarnya merupakan korban gempa dengan kondisi rumah rusak ringan dan sedang, sehingga data yang muncul kemudian, 15 orang pelapor menjadi rusak ringan dan sedang serta tidak mendapat dana rekonstruksi, sedangkan sekelompok orang tersebut mendapatkan dana rekonstruksi, karena dalam data yang muncul kemudian menjadi rusak berat. Pelapor telah memberikan laporan kepada Kelurahan, KMK, dan DPU, namun belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang.
Kelurahan, DPU Kulonprogo

Respon birokrasi
Mekanisme komplain dan penyesuaian seperti yang dilakukan LOD, belum tentu efektif berjalan manakala birokrasi sendiri tidak menjawab respons tersebut. Dititik ini, respon birokrasi menjadi penting untuk dibaca untuk mengetahui kadar tercapainya perbaikan dalam penerapan kebijakan. Bagaimana kemudian bentuk respon dari instansi yang jadi terlapor dalam contoh kasus diatas? Dalam spektrum kasus yang ditindaklanjuti LOD-DIY, respon birokrasi muncul dalam beberapa tipe;
Pertama, ada institusi yang langsung merespon surat permohonan tindak lanjut pengaduan yang dikirimkan ole LOD-DIY tanpa proses mediasi. Tipologi ini terlihat dalam kasus yang diadukan pada tanggal 5 Oktobwer 2006.
Kedua, ada institusi yang merespon pengaduan pasca diadakan mediasi dengan pelapor di LOD-DIY. Kasus ini terlihat dalam kasus yang dilaprokan pada tanggal 5 Oktober 2006, di Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
Ketiga, ada aparat yang sangat sulit menindaklanjuti hasil mediasi dan kesepaktan yang disusun dalam mediasi di LOD-DIY dikarenakan adanya pengaruh politik lokal yang terjadi di daerah tempat tinggal pelapor. Aparat pemerintah lokal tidak mampu menindak warganya yang mendapatkan bantuan dana rehab/rekons lebih dari 2 KK, dikarenakan warga yang bersangkutan merupakan salah satu pengurus salah satu ormas besar di kampungnya. Tipologi ini ditemui dalam kasus yang dilaporkan tangal 13 Juli 2006, berasal dari Berbah Sleman.
Keempat, ada aparat birokrasi yang bersedia dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkan. Namun yang menjadi rumit bahwa kasus tersebut telah dilatarbelakangi dengan tujuan politis tertentu untuk menurunkan dukuh yang saat itu sedang menjabat. Tipologi ini ditemui dalam kasus yang dilaporkan pada tanggal 7 Februari 2007, berasal dari Sanden, Bantul.
Kelima, adanya aparat yang lebih memilih jalan kearifan lokal untuk menghindari konflik-konflik berkelanjutan terkait kasus yang dilaporkan. Hal ini ditemui dalam kasus yang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2006, berasal dari Gedongtengen, Kota Yogyakarta
Terakhir, ada institusi yang bersedia menindaklanjuti pengaduan dari pelapor dengan syarat pelapor mencabut pengaduan dari LOD-DIY. Hal ini ditemui dalam kasus yang dilaporkan pada tanggal 6 Desember 2006, berasal dari Lendah, Kulonporogo.
Peta persoalan yang muncul diatas, secara keseluruhan memberikan potret bagaimana implementasi kebijakan rehab-rekon. Sebagai sebuah model penanganan gempa, Yogyakarta bagaimanapun juga telah memulai suatu terobosan yang besar dalam managemen bencana. Trobosan ini adalah pola pelibatan masyarakat dalam penanganan bencana, itikad birokrasi dengan mengakomodasi mekanisme komplain dan mekanisme penyesuaian. Walaupun demikian, kita harus jujur mengakui bahwa pelaksanaannya masih lemah, semisal belum adanya mekanisme support pembiayaan di level POKMAS. Peta persoalan inilah yang kemudian membawa bagaimana solusi kedepan tentang nilai dan pola kebijakan pemerintah terkait dengan managemen gempa dan kaitannya dengan tahapan lebih lanjut dalam recovery ekonomi.

Tim Penulis:
1. Joas T Heru, S. IP
2. Erwin Endaryanta, S. IP
3. Ratna Mustika Sari, S.IP
4. Agus M Wijayanto, SH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: