Ijazah Tak Berpengaruh pada Golongan

Pamong Desa Tolak Jadi PNS
Semarang, Kompas – Sebanyak 173 sekretaris desa dari 243 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyatakan menolak untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Pengangkatan Sekretaris Desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS di Jawa Tengah direncanakan pemberkasannya dimulai pada 20 Oktober 2007.

Ketua II Paguyuban Pamong Desa Sultan Fatah di Kabupaten Demak, Misbachul Muniir, Rabu (10/10), menyatakan ada tiga alasan krusial yang mendasari pamong desa menolak diangkat sebagai PNS. “Kami bukannya tidak setuju proses pengangkatan pamong desa sebagai PNS, hanya saja proses pengangkatan itu mestinya juga mengakomodasi kepentingan pamong desa terkait masa depan hidupnya,” tutur Misbachul Muniir. ,

Dikatakan Misbachul, alasan penolakan itu meliputi pertama, desa-desa yang memiliki lahan pertanian subur bisa memberi penghasilan bagi pamong desa sebesar Rp 5 juta-Rp 7 juta per bulan. Kedua, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda pada Pasal 236 menyebutkan bahwa kepala desa dan perangkatnya menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan masa tugas. Kabupaten Demak mengatur masa tugas pamong desa sampai umur 65 tahun.

“Alasan ketiga adalah tidak diakuinya persamaan ijazah yang dimiliki pamong desa. Semua pamong desa menjadi PNS dimasukkan golongan IIA. Kalau pamong itu berijazah SD tentunya peningkatan, tetapi mereka yang berpendidikan diploma maupun sarjana justru turun. Gaji PNS golongan II A hanya berkisar Rp 800.000 per bulan,” ujar Misbachul.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Demak Agus Nugroho mengakui adanya penolakan pamong desa dalam proses pengangkatan sebagai PNS. Pamong desa yang bersedia diangkat baru sebanyak 38 orang. Persyaratan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dari sebanyak 52.000 sekretaris desa di Provinsi Jateng, diperkirakan hanya 40 persen saja yang memenuhi syarat diangkat sebagai PNS. Menurut Mendagri Mardiyanto, pengangkatan sekretaris desa yang selama ini dijabat tokoh desa secara turun-temurun bertahap diganti oleh pejabat PNS.

Sementara itu diberitakan, sebagian besar kepala desa dan segenap perangkat desa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Kudus karena tuntutan mereka tidak terpenuhi, meski tuntutan itu justru mengacu janji pemkab sendiri.

Kekecewaan itu muncul ketika lebih dari 100 kepala desa dan perangkat desa berdialog dengan Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Kudus Mas’ud, di pendapa kabupaten setempat, Rabu. “Jadi, dalam rangka menyambut Lebaran 2007, warga miskin di masing-masing desa gagal memperoleh bantuan dari pemkab,” tutur Ketua Persaudaraan Kepala Desa Kabupaten Kudus Abdul Rozaq. (WHO/SUP)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: